Diskriminasi harga BBM dapat menimbulkan black market dan penyelundupan

Pemerintah memang tidak memiliki banyak pilihan ketika harga minyak dunia meningkat tajam tidak sesuai dengan harga eceran bahan bakar minyak di dalam negeri. Subsidi akan semakin besar ditanggung oleh apbn yang tadinya dapat disalurkan untuk anggaran pembangunan yang lain yang mungkin lebih berguna. Namun di lain sisi apabila harga bbm dinaikkan maka rakyat kalangan menengah ke bawah akan semakin terpuruk di mana tidak ada peningkatan penghasilan namun terjadi peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari hasil imbas kenaikan harga bbm secara umum.

Salah satu pilihan dalam menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia adalah dengan cara membedakan harga yang diberikan untuk orang yang mampu dan orang yang tidak mampu atau membedakan harga bbm dengan berdasarkan wilayah yang maju dengan yang belum maju. Dapat juga dibedakan berdasarkan limit atau pembatasan tertentu dari pembelina per individu atau per kendaraan.

Jika harga bbm dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi seseorang, maka orang yang tidak mampu akan membeli bbm sebanyak-banyaknya dan menjualnya kepada kalangan yang mampu dengan harapan mendapatkan keuntungan dari harga yang ada. Orang yang mampu pun juga bisa berpura-pura tidak mampu untuk membeli bbm dengan harga murah.

Jika bbm harganya didiskriminasikan berdasarkan wilayah maka yang terjadi adalah terjadinya penyelundupan bbm yang di beli di wilayah yang harganya disubsidi untuk dijual ke wilayah yang tidak mendapat subsidi dengan harga yang lebih murah dari harga yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan.

Jika harga bbm bersubsidi dibatasi perorangan atau perkendaraan maka para penjahat yang suka mengambil kesempatan dari kesempitan yang terjadi dengan cara memiliki banyak kartu pengenal atau menyuruh orang lain yang yang tidak butuh banyak bbm untuk membeli secara maksimal untuk dirinya. Selain itu akan ada orang yang memiliki banyak kendaraan baik secara fisik maupun hanya sekedar surat-surat saja (gonta-ganti plat nomor) untuk dapat membeli banyak bbm dengan harga subsidi demi keuntungan sesaat saja.

Jadi harga diskriminasi memang serba salah dan mampu membuka kesempatan orang yang tidak takut masuk penjara dan neraka untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari subsidi pemerintah. Seharusnya pemerintah memberlakukan harga bbm sesuai harga pasar.

Sebagai kompensasinya adalah pemerintah melakukan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan UUD '45 di mana setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak serta memelihara orang yang tidak mampu. Pemerintah selama ini tidak mampu menanggulangi kemiskinan karena tidak adanya aspek keberanian inovasi yang sangat kreatif untuk memajukan perekonomian bangsa ini.

Hanya dengan melirik, mempelajari dan meniru sejarah perekonomian negara seperti Korea Selatan. Cina, Jepang, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak bisa memajukan perekonomian bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tidak ada alasan lagi bagi oknum pemerintah untuk tetap membuat rakyat bodoh agar partai miliknya tetap dipilih dalam pemilu dan pilkada oleh orang-orang yang telah dibuat tetap bodoh dan miskin. Oknum pemerintah yang semacam itu hanya peduli dan sadar bahwa rakyat itu ada setiap 5 tahun sekali atau setiap pilkada berlangsung.

- Naikkan harga BBM dan Naikkan penghasilan rakyat jauh melebihi inflasi -

thx..

Thx for organisasi.org

Success always

Post new comment

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Links to specified hosts will have a rel="nofollow" added to them.

More information about formatting options

CAPTCHA
Kerjakan soal matematika ini apabila anda ingin memberi komentar untuk mengetahui apakah anda manusia atau robot!
9 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.