Terbaru :
Home » , , , , » Hak, Kekuasaan Dan Wewenang Presiden Indonesia Sebagai Kepala Negara - Ilmu Kepemerintahan RI

Hak, Kekuasaan Dan Wewenang Presiden Indonesia Sebagai Kepala Negara - Ilmu Kepemerintahan RI

Oleh godam64 pada 07 November 2007 | 00:19

Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Negara dibantu oleh satu orang Wakil Presiden / Wapres dan dibantu oleh Menteri-Mentri yang masing-masing Menteri mengepalai bidang-bidang tertentu. Presiden memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.

2. Mangangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.

3. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.

4. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.

5. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.

6. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.

7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.

8. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

9. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.

10. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.

11. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

12. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih DPR atas dasar pertimbangan DPD.

13. Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.

14. Membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.

15. Mengesahkan RUU / Rancangan Undang-Undang yang disetujuai bersama-sama DPR agar dapat menjadi Undang-Undang secara penuh.

16. Mengajukan Rangcangan UU / Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR agar bisa menjadi Undang-Undang.

17. Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang / Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa.

18. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Share this article :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
Jaringan Ilmu Pengetahuan : Situs Web Inggris | Situs Web Indonesia | Toko Online
Hak Cipta / Copyright © 2005-2014 godam64 - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Powered by Blogger